SUARABMI.ID - Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sumber daya insan (SDM) industri yang kompeten dari Indonesia untuk bekerja di Jepang.
Hal ini sebagai kepingan dari respons terhadap regulasi mengenai visa kerja gres untuk tenaga kerja aneh di Jepang pada 14 sektor bidang usaha, yang mulai berlaku pada 1 April 2019.
“Kami tentunya menyambut baik adanya peraturan tersebut. Ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia yang sedang menggalakkan kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui aneka macam kegiatan pendidikan dan pembinaan vokasi industri,” sebut Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto dikutip dari siaran persnya, Senin (18/3/2019).
Harjanto mmenyampaikan hal itu, sesudah bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Perindustrian (Ministry of Economy, Trade and Industry/METI) Jepang, Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, serta Japan External Trade Organization (JETRO), beberapa waktu lalu.
"Ini sebagai wujud transfer pengetahuan,” ujarnya. Dia menjelaskan, Kemenperin memiliki sejumlah kegiatan pendidikan dan pembinaan vokasi industri guna menghasilkan tenaga kerja terampil yang sesuai kebutuhan perusahaan ketika ini, terutama dalam kesiapan memasuki kala industri 4.0. “Misalnya, kami punya kegiatan pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri,” sebutnya.
Dengan adanya kebutuhan tenaga kerja di Jepang, beliau menyakini hal itu bisa menjadi jembatan untuk perembesan SDM industri Indonesia. “Sebagai bentuk akad Kemenperin dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya di sektor industri, kami telah membentuk unit eselon 1, yaitu Badan Pengembangan SDM Industri. Jadi, kami berkomitmen untuk membantu permasalahan kekurangan SDM industri di Jepang,” ucapnya.
Harjanto optimistis, SDM industri Indonesia akan menjadi pilihan terbaik bagi sejumlah industri di Jepang. “Sebab, SDM industri Indonesia populer sangat cocok bekerja di Jepang mengingat huruf masyarakat Indonesia yang selalu fokus, sopan, serta respect,” ungkapnya.
[ads-post]
Sementara itu Ikeda dari METI menyebutkan, selama ini permasalahan kekurangan tenaga kerja di Jepang sangat terbantu dengan adanya kegiatan pemagangan, termasuk akseptor pemagangan dari Indonesia.
Namun, lanjut Ikeda, jikalau mengandalkan dari akseptor magang, tentu tidak bisa mencukupi kebutuhan tenaga kerja di Jepang.
Dengan diberlakukannya visa kerja baru, akseptor magang yang telah menuntaskan programnya berkesempatan untuk bekerja di Jepang dengan visa kerja keterampilan khusus.
Dalam bagan visa kerja tokuteiginou, kebutuhan tersebut sanggup dipenuhi dari akseptor magang yang telah kembali ke Indonesia.
Selain itu, ada juga jalur melalui pemegang visa pendidikan (ryugakusei), atau tenaga kerja gres yang belum pernah bekerja di Jepang, namun memiliki kemampuan bahasa dan tingkat keterampilan (skill) yang sesuai dengan kebutuhan industri di Jepang.
“Kami berharap, untuk sourcing yang terakhir ini, ujian keterampilan bisa dilaksanakan di Indonesia, dengan standar yang ditetapkan sesuai kebutuhan industri di Jepang. Oleh sebab itu, kami merasa perlu berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia, semoga bagan visa kerja gres tersebut sanggup dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi aneka macam pihak,” tandasnya.
Berdasarkan catatan METI, total kebutuhan tenaga kerja di Jepang pada 14 bidang perjuangan pada tahun pertama ini akan mencapai 47.550 orang, yang terdiri dari sektor manufaktur sebanyak 15.400 orang mencakup industri materi baku, manufaktur mesin industri, serta industri terkait listrik dan gosip elektronik.
Selanjutnya, industri galangan kapal dan industri kelautan, bengkel mobil, industri penerbangan, serta industri masakan dan minuman.
Diproyeksi, pada lima tahun ke depan, total kebutuhan tenaga kerja di Jepang pada 14 bidang usaha, akan mencapai 345.150 orang, dengan sektor industri sebanyak 87.650 orang.
Sumber https://www.suarabmi.com
